MAUNGNUSANTARA.ID | JAKARTA - Dugaan penyadapan terhadap Presiden, pejabat negara, ketua umum partai politik, media massa, hingga elemen masyarakat sipil dinilai sebagai persoalan serius yang tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pelanggaran privasi. Persoalan tersebut juga menyentuh integritas kekuasaan, kepentingan politik, dan masa depan demokrasi.
Pandangan itu disampaikan Andi Mallarangeng dalam analisisnya mengenai dugaan penyadapan yang menyasar sejumlah tokoh penting di Indonesia. Menurutnya, terdapat indikasi bahwa penyadapan tersebut bukan sekadar tindakan teknis, melainkan berpotensi menjadi instrumen untuk mencapai tujuan politik tertentu.
“Ini jelas adalah penyadapan politik,” demikian pandangan Andi. Ia menilai, pihak-pihak yang menjadi sasaran penyadapan perlu dicermati untuk memahami kepentingan yang mungkin berada di balik tindakan tersebut. Rabu, (4/11).
Menurutnya, penyadapan hanyalah alat, sementara persoalan yang lebih mendasar adalah siapa yang mengendalikan alat tersebut, apa tujuan yang hendak dicapai, dan siapa yang diuntungkan secara politik.
Berkaca dari Sejarah: Penyadapan dan Perebutan Kekuasaan
Andi mengingatkan bahwa praktik penyadapan untuk kepentingan politik bukanlah fenomena baru dalam sejarah dunia. Ia menyinggung novel 1984 karya George Orwell yang diterbitkan pada 1949, yang menggambarkan sebuah negara totalitarian dengan pengawasan ketat terhadap kehidupan masyarakat dan lawan-lawan politiknya.
Gambaran tersebut menjadi peringatan tentang bagaimana teknologi dan instrumen pengawasan dapat disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan, membatasi kebebasan, serta mengendalikan pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman.
Selain itu, Andi menyinggung skandal Watergate di Amerika Serikat pada 1972. Kasus tersebut bermula dari pembobolan kantor Komite Nasional Partai Demokrat dan berkembang menjadi skandal politik besar yang menyeret pemerintahan Presiden Richard Nixon. Peristiwa itu akhirnya berujung pada pengunduran diri Nixon pada 1974.
Dua contoh tersebut, menurut Andi, menunjukkan bahwa penyalahgunaan instrumen pengawasan untuk kepentingan politik dapat membawa konsekuensi serius terhadap legitimasi kekuasaan dan kepercayaan publik.
Namun, ia menilai dugaan yang mencuat di Indonesia memiliki dimensi yang berbeda. Jika sejumlah contoh dalam sejarah memperlihatkan penguasa menggunakan instrumen negara untuk mengawasi rakyat atau lawan politiknya, persoalan yang kini dipertanyakan justru menyangkut dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh politik lainnya.
Mengapa Presiden dan Tokoh Politik Menjadi Sasaran?
Dalam analisisnya, Andi juga menyinggung sosok J. Edgar Hoover, Direktur FBI Amerika Serikat yang berkuasa selama puluhan tahun, sejak 1924 hingga 1972. Hoover kerap dikaitkan dengan praktik pengumpulan informasi dan pengawasan terhadap sejumlah tokoh politik, termasuk pejabat tinggi negara.
Andi mengangkat contoh tersebut untuk mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan pribadi maupun politik di balik dugaan penyadapan yang terjadi di Indonesia.
Ia mempertanyakan apakah dugaan tindakan yang dikaitkan dengan LSP semata-mata berkaitan dengan kepentingan mempertahankan jabatan, atau justru terdapat kepentingan politik lain yang lebih besar.
Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki ketentuan masa jabatan dan batas usia pensiun yang berbeda dari situasi jabatan Direktur FBI pada masa Hoover.
“Apakah ini semata-mata untuk mempertahankan jabatan, atau ada tujuan politik lainnya, di mana LSP hanya menjadi operator bagi kepentingan pihak lain?” menjadi inti pertanyaan yang diajukan Andi dalam analisisnya.
Pertanyaan tersebut, menurut logika analisis politik, tidak dapat dijawab hanya melalui dugaan atau spekulasi. Diperlukan penyelidikan yang objektif, bukti yang dapat diuji, serta proses hukum yang mampu mengungkap siapa saja yang terlibat dan apa motif di balik tindakan tersebut.
Who Gets What, How and Why?
Dalam ilmu politik, pertanyaan mendasar mengenai distribusi kekuasaan sering dirumuskan melalui ungkapan who gets what, how and why---siapa memperoleh apa, melalui cara bagaimana, dan untuk alasan apa.
Kerangka berpikir tersebut digunakan Andi untuk mendorong pengusutan yang lebih mendalam terhadap dugaan penyadapan politik di Indonesia.
Apakah tindakan tersebut bertujuan melemahkan atau menjatuhkan Presiden? Siapa yang memperoleh keuntungan dari informasi yang dikumpulkan? Apakah terdapat pihak lain yang mengarahkan operasi tersebut? Dan, jika benar ada kepentingan politik di belakangnya, sejauh mana jaringan yang terlibat?
Bagi Andi, pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab secara menyeluruh. Pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga menjalankan tindakan di lapangan, tetapi perlu menelusuri rantai komando, sumber perintah, aliran informasi, motif, serta kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut tetap harus ditempatkan dalam koridor pembuktian. Penetapan kesimpulan mengenai keterlibatan seseorang maupun pihak tertentu harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah, bukan semata-mata asumsi politik.
Andi menggunakan penggalan lagu Bengawan Solo---tentang air yang mengalir jauh---sebagai gambaran bahwa sebuah perkara terkadang memiliki rangkaian persoalan yang lebih luas daripada yang tampak di permukaan. Karena itu, penyelidikan harus mengikuti alur bukti hingga mencapai titik terang.
Momentum Membersihkan Politik dan Menjaga Demokrasi
Lebih jauh, Andi memandang persoalan ini sebagai momentum penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat integritas kehidupan politik nasional dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan negara demi kepentingan kelompok tertentu.
Menurutnya, demokrasi tidak hanya terancam oleh tindakan terbuka yang melanggar hukum, tetapi juga oleh praktik tersembunyi yang menggunakan instrumen negara untuk mengumpulkan informasi, menekan lawan, atau memengaruhi proses politik secara tidak semestinya.
Jika dugaan penyadapan ilegal terbukti, penanganannya harus dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban tanpa memandang jabatan, kedekatan politik, ataupun posisi dalam struktur kekuasaan.
Sebaliknya, setiap pihak yang disebut atau dituduh dalam perkara tersebut juga berhak memperoleh perlindungan hukum dan proses pemeriksaan yang adil.
Bagi Andi, inti persoalannya bukan sekadar siapa menyadap siapa, melainkan apakah kewenangan negara masih dijalankan untuk melindungi kepentingan publik atau justru berpotensi digunakan sebagai alat perebutan kekuasaan.
Pengusutan yang tuntas diharapkan tidak hanya menjawab pertanyaan mengenai motif dan aktor di balik dugaan penyadapan, tetapi juga menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan terhadap institusi negara, menjaga kepercayaan masyarakat, dan melindungi demokrasi Indonesia.
Sebab, demokrasi yang sehat mensyaratkan kekuasaan yang tunduk pada hukum, institusi yang bertanggung jawab, serta proses politik yang berlangsung tanpa intimidasi dan penyalahgunaan kewenangan.
Pada akhirnya, kebenaran harus dibuka berdasarkan bukti, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan demokrasi harus dijaga dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Andi berharap, persoalan ini menjadi momentum untuk membersihkan praktik politik yang berpotensi merusak kehidupan demokrasi Indonesia.
(Redaksi)